KemenpanRB: ASN yang Lajang akan Pindah ke IKN Tahap Awal
JAKARTA,quickq充值方法 DISWAY.ID--Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) mulai membuat skenario pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Analis Kebijakan Utama Kemenpan-RB Arizal menjelaskan berdasarkan hasil rapat terbatas dengan Menpan RB, Abdullah Azwar Annas, diputuskan bahwa nantinya ASN yang akan dipindah ke IKN adalah yang masih lajang.
BACA JUGA:KSP Pastikan Pembangunan IKN Tak Ganggu Kehidupan Orang Utan
BACA JUGA:Penuhi Undangan Jokowi ke IKN, Projo Pastikan Selama Perjalanan Tak Gunakan Dana APBN
"ASN yang dipindah, ini ada perkembangan terbaru, waktu sedang ratas kemarin, arahnya itu yang pindah tahap awal ini, mereka yang masih lajang," kata Arizal, Minggu, 4 Agustus 2024.
"Artinya, ketika dia sudah punya keluarga di sini ya untuk sementara jangan bawa istri atau suaminya dulu ke sana. Jadi yang masih lajang," tuturnya.
Adapun jumlah ASN yang akan dipindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tahap awal yaitu sebanyak 3.246 ASN dari 36 kementerian/lembaga.
BACA JUGA:7 Daftar Wisata Dekat IKN yang Wajib Dikunjungi, Suguhkan Kekayaan Alam yang Memukau!
BACA JUGA:Jokowi Kukuhkan 76 Anggota Paskibraka untuk Upacara HUT RI di IKN
Dimana jumlah ini lebih sedikit dari rancangan awal jumlah ASN yang akan dipindah pada 2024 sebanyak 11.911 orang dari 36 kementerian/lembaga.
Sebab, pemerintah juga menyesuaikan tempat hunian. Bahkan jumlah tersebut belum termasuk dengan keluarganya.
"Kemenpan sudah membuat perencanaan pemindahan secara bertahap hingga 2034," ucapnya.
(责任编辑:休闲)
- NYALANG: Kala Dunia Tertawa
- 2025全世界建筑学专业大学排名
- Indocement (INTP) Siapkan Dividen Rp867 Miliar, Investor Dapat Rp259 per Saham
- Jaksa KPK Tuntut Bupati Cirebon 7 Tahun dan Pencabutan Hak Politik
- Akuisisi LandLogic, WGSH Targetkan Pendapatan Rp100 milyar
- Bos PLN Terjaring KPK, Kementerian BUMN Buka Suara
- 2025年英国大学风景园林专业排名
- Kapan Waktu Terbaik Liburan ke Jepang?
- BTN Resmi Akuisisi 100% Saham Bank Victoria Syariah Senilai Rp1,5 Triliun
- Jaksa KPK Tuntut Bupati Cirebon 7 Tahun dan Pencabutan Hak Politik
- Komitmen Ciptakan Lapangan Kerja Berkualitas, Kemenekraf Dorong Pendirian Dinas Ekraf di Daerah
- PDIP Mengecam Keras Peristiwa Pembubaran Paksa Diskusi di Hotel Grand Kemang
- Apakah Ada Sayuran yang Tidak Mengandung Gula? Ini Penjelasannya
- Kapan Waktu Terbaik Liburan ke Jepang?