Pemerintah Siapkan Satgas PHK, Antisipasi Gelombang Pemutusan Kerja di 2025
Badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kembali mencuat dan menghantui berbagai sektor industri di tahun 2025. Menanggapi kekhawatiran ini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam. Ia mengungkapkan bahwa potensi PHK sudah diprediksi sejak akhir tahun lalu dan kini menjadi tantangan strategis yang harus dihadapi bersama.
"Seperti saya sampaikan, sejak awal tahun, akhir tahun yang lalu kan kita sudah memprediksi bahwa PHK itu akan menjadi sebuah tantangan strategis di tahun 2025. Jadi tidak hanya perhotelan, tapi kemudian investasi padat karya dan seterusnya," ujar Yassierli dalam konferensi pers yang digelar di Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (28/5/2025).
Baca Juga: Belajar dari Kejatuhan Sritex, Pemerintahan Prabowo Diminta Harus Atasi Kasus PHK di Sektor Padat Karya
Ancaman PHK memang menyebar luas di berbagai sektor, mulai dari industri padat karya hingga sektor perhotelan yang belakangan cukup terdampak. Namun, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah konkret untuk menghadapi situasi ini. Salah satu strategi utama adalah peluncuran Satgas PHK yang bertugas mengawal seluruh proses mitigasi.
"Sebenarnya Satgas PHK ini tinggal menunggu launching. Seperti yang saya sampaikan, Satgas PHK ini tidak hanya bicara tentang memitigasi PHK, tapi adalah satu satuan tugas yang akan meng-coverdari hulu ke hilir," jelas Yassierli.
Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan program reskillingdan upskillingbagi masyarakat agar dapat bertahan dan bersaing di tengah perubahan industri yang cepat.
Baca Juga: Antisipasi PHK Massal, Pemerintah Diminta Perkuat Perlindungan Buruh dan Deregulasi Industri
Lebih lanjut, Yassierli menyebut bahwa Satgas PHK nantinya akan bertugas meninjau ulang berbagai regulasi dan kebijakan yang mungkin turut mempengaruhi dinamika ketenagakerjaan dan ekonomi secara luas.
Meski belum mengungkapkan tanggal pasti peluncurannya, Yassierli meyakinkan bahwa Satgas PHK akan segera diresmikan. Pemerintah, melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, terus menyusun langkah strategis demi menjaga stabilitas ketenagakerjaan dan mengurangi dampak PHK yang diprediksi akan meningkat tahun ini.
(责任编辑:探索)
- ·Rokok Kini Dilarang di Kota Milan, Wisatawan Diminta Patuh
- ·Tokoh NU Bantah Pemberian Izin Tambang Ormas Keagamaan Bentuk Kompensasi Politik
- ·Merger Grab
- ·Presiden Joko Widodo Resmikan 16 Ruas Jalan Daerah di Provinsi Lampung
- ·8 Menu Wajib Bebakaran di Tahun Baru, Bikin Suasana Makin Hangat
- ·PDIP Tugaskan 7 Kader Seniornya Jalin Kerjasama Politik di Pilkada Jakarta
- ·Eks Kader PDIP Saeful Bahri Mangkir Pemeriksaan Terkait Kasus Harun Masiku
- ·Adian Geram Sikap Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti Periksa Hasto Kristiyanto Layaknya Teroris
- ·Dalam Enam Bulan, Harga Bitcoin Diprediksi Tembus US$250.000
- ·7 Mal di Jakarta yang Instagramable, Salah Satunya Senayan Park
- ·Wow, Duit Sitaan KPK di Ruang Menteri Agama Banyak Benar
- ·Prakiraan BMKG Suhu Cuaca Dingin di Jabodetabek Hari Ini 17
- ·10 Negara Paling Banyak Dicari di Google pada 2023, Tak Ada Indonesia
- ·Hadapi Idul Adha, Pertamina Patra Niaga Tambah 11.4 Juta Tabung LPG 3 kg
- ·Sering Keliru, 7 Benda Ini Tak Boleh Dibersihkan dengan Tisu Basah
- ·KAI Siapkan 300 Perjalanan KA Setiap Hari Sambut Libur Sekolah, Ini Rute Favoritnya
- ·Roller Coaster Macet Terjadi Lagi, 32 Orang Tergantung Terbalik
- ·Terkuak! Ini 5 Identitas Anggota KKB Pelaku Pembakaran Sekolah di Pegunungan Bintang Papua
- ·Penangkapan Si Kembar Hampir Gagal, Ada yang Bocorkan
- ·Tegas! PBNU akan Panggil 5 Orang Pemuda Nahdliyin yang Bertemu Presiden Israel