Indonesia Re Luncurkan Asuransi Parametrik Lindungi Keuangan Negara dari Bencana
Indonesia Re tengah merampungkan pengembangan produk asuransi parametrik yang ditujukan untuk melindungi keuangan negara, baik APBN maupun APBD, dari risiko bencana alam seperti gempa bumi dan banjir. Produk ini dikembangkan bersama Kementerian Keuangan, Institut Teknologi Bandung (ITB), dan MYPAC, dan ditargetkan diluncurkan pada 1 Januari 2026.
Direktur Teknik Operasi Indonesia Re, Delil Khairat, mengatakan bahwa sisa waktu di tahun 2025 akan difokuskan untuk finalisasi teknis dan penyusunan skema konsorsium asuransi tersebut.
"Di setengah tahun ini kita akan fokus pada fine-tuning, penguatan fitur produk asuransi parametrik, dan juga skemanya bagaimana konsorsiumnya dibuat nanti," ujar Delil di Jakarta, Kamis (12/6/2025).
Baca Juga: Risiko Bencana Bukan Cuma Urusan Pemerintah, Industri Asuransi Diminta Tak Lepas Tangan
Skema ini akan bersifat berbasis kota dan kabupaten, di mana masing-masing pemerintah daerah akan menggunakan anggaran mereka sendiri untuk membayar premi.
Di tahap awal, cakupan perlindungan akan fokus pada dua risiko utama, yakni gempa bumi dan banjir. Mekanisme pencairan klaim dilakukan secara otomatis berdasarkan parameter tertentu, seperti magnitudo gempa yang telah ditentukan sebelumnya.
"Begitu parameternya tercapai, maka instant payout akan kita berikan. Dana segar ini bisa langsung digunakan pemerintah daerah untuk respons darurat awal, dan bila memungkinkan dilanjutkan dengan rehabilitasi," jelas Delil.
Baca Juga: Perusahaan Asuransi Tetapkan Biaya Tinggi untuk Kendaraan Listrik
Terkait pendanaan, Indonesia Re dan Kemenkeu memperkirakan kebutuhan awal sekitar Rp200 miliar hingga Rp300 miliar. Namun, jumlah tersebut bisa meningkat hingga Rp1 triliun tergantung pada kondisi fiskal nasional.
"Kita berasumsi mungkin sekitar Rp200–300 miliar, tapi tergantung bagaimana kondisi fiskal negara, ini bisa sampai Rp1 triliun untuk dipersiapkan," kata Delil.
Asuransi parametrik ini menjadi salah satu inovasi keuangan risiko bencana yang diyakini akan mempercepat respons daerah dalam menghadapi krisis serta mengurangi tekanan fiskal akibat bencana alam.
相关推荐
- Begini Nasib Program Kartu Indonesia Sehat Jika Prabowo Terpilih Jadi Presiden
- Anies Baswedan Singgung Pemimpin yang Tepat Lunasi Janji Kemerdekaan di HUT ke 78 RI
- Bareskrim Polri Ungkap Kasus TPPO Modus Program Magang ke Jepang
- Polri Beli 868 Ribu Gas Air Mata Senilai Rp 1.1 Triliun, ICW: Kenapa Masih Pakai yang Kadaluwarsa?
- Emiten Konstruksi (PBSA) Bidik Pendapatan Rp1,38 Triliun di 2025, Begini Strateginya
- Terancam Sanksi dari PDIP, Budiman Sudjatmiko: Saya Belum Mendapat Surat Pemanggilan Resmi
- Budi Arie Setiadi Resmi Jabat Menteri Komunikasi dan Informatika
- Berkas Perkara 5 Tersangka PH Film Dewasa Jaksel Diterima Kejati, Langsung Diteliti JPU