Video viral Ketua DPP APINDO Jawa Barat, Ning Wahyu, yang mengungkap maraknya aksi premanisme yang mengganggu dunia usaha di Garut memicu respons cepat dari berbagai pihak. 

Tak menunggu lama, koordinasi lintas lembaga langsung digelar di Pendopo Garut, Senin (26/5/2025), demi menciptakan iklim usaha yang aman dan kondusif.

Ning Wahyu mengapresiasi respons tersebut dan langsung turun ke Garut untuk menghadiri rapat koordinasi strategis di Pendopo Garut bersama Polda Jabar yang diwakili Direktur Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan, Korem 062 Tarumanegara yang diwakili oleh Kasrem Letkol Inf Hamzah Budi Susanto, S.E., M.I.P, Forkopimda Garut meliputi Bupati Garut Dr. Ir. H. Abdusy Syakur Amin, M.Eng., IPU beserta jajaran; Wakil Ketua DPRD Garut Ayi Suryana, SE; Dandim 0611/Garut Letkol Inf Andrik Fachrizal; Kapolres Garut AKBP Mochamad Fajar Gemilang, S.I.K., M.H., M.I.K; dan Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Garut Yudi Nugroho, S.H., M.H. Turut dihadiri pula oleh Ketua APINDO Garut, Tedy Golsom beserta para pelaku usaha Garut.  

Dalam pertemuan itu, Ning Wahyu memberikan pemaparan tentang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pengusaha. Bukan hanya masalah reciprocal tarif tetapi beberapa hal lain seperti tingginya biaya logistik, ketidakpastian hukum, perizinan, politisasi ketenagakerjaan, juga premanisme.  

Ning Wahyu mengungkapkan bahwa gangguan premanisme bisa terjadi sejak awal proses pembangunan industri hingga tahap perekrutan tenaga kerja. 

"Modusnya bervariasi, mulai dari intimidasi hingga gugatan tanpa dasar hukum,"katanya

Baca Juga: Khawatir Gelombang PHK, APINDO Soroti Kenaikan Tarif Listrik dan Gas Industri di Kota Batam

Dia menilai akar masalah berasal dari keinginan masyarakat sekitar untuk terlibat dalam kegiatan industri, namun tanpa memiliki bekal kompetensi maupun pemahaman yang memadai. 

Sebagai solusi jangka panjang, APINDO Jabar menawarkan pendekatan berbasis edukasi kepada masyarakat, mencakup pemahaman tentang mindset bisnis, standar kerja, kepatuhan buyer(buyer’s compliance), serta peluang usaha. Edukasi ini akan diiringi dengan pelatihan soft skilldan hard skillsebagai jalan masuk keterlibatan warga secara profesional. 

"APINDO Jabar juga siap meluncurkan pilot projectanti-premanisme di Garut, berkolaborasi erat dengan Polda Jabar, Korem 062 Tarumanegara dan Forkopimda Garut," ungkapnya. 

Komitmen menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif turut ditunjukkan oleh berbagai pihak. Polda Jawa Barat menyatakan siap membentuk pos pengamanan industri dan bertindak cepat terhadap setiap laporan. Korem dan Kodim berkomitmen turun langsung ke lapangan tanpa harus menunggu permintaan, sebagai bentuk nyata perlindungan terhadap investor.

Polres Garut menegaskan tidak memberi ruang bagi praktik premanisme di wilayahnya. Kejaksaan Garut juga memastikan akan memberi atensi khusus pada perkara-perkara terkait untuk menimbulkan efek jera. Sedangkan dari sisi regulasi dan fasilitasi, DPRD Garut mendukung percepatan pengembangan kawasan industri terpadu agar proses perizinan makin mudah. 

Baca Juga: Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global, Apindo Jatim Desak Kolaborasi Pemerintah untuk Gaet Investor di Daerah

Sementara itu, Bupati Garut beserta jajaran menyatakan dukungan penuh terhadap program APINDO, serta mengapresiasi langkah organisasi tersebut dalam mengedukasi, membina, melatih, dan memberdayakan masyarakat sekitar kawasan industri. Terkait perizinan, Bupati telah menginstruksikan Kepada Dinas Investasi agar apabila ada proses perizinan  bisa diproses dengan lancar dan  tuntas. 

Ning Wahyu kembali menyampaikan apresiasi atas gerak cepat dan komitmen seluruh pihak dalam menangani persoalan ini secara kolaboratif. Ia menekankan pentingnya mengakhiri gangguan-gangguan non-substansial yang menyulitkan pengusaha, dan mendorong Garut untuk menjadi model daerah bebas premanisme sekaligus ekosistem bisnis yang sehat dan modern. 

"Mari jadikan Garut sebagai contoh daerah naik kelas, profesional, kolaboratif, aman bagi investasi, dan terus bertumbuh secara ekonomi," pungkasnya.